Komitmen Jaga Hutan, Gubernur Sumsel: Walhi Harus Beri Data Detail
Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, komitmen untuk menjaga keberlangsungan hutan dan lahan di Sumsel, dengan pembangunan yang berbasis pada sektor lingkungan hidup guna menjaga satwa dan manusia.
"Saya harap ke depan, Amdal (Analisis dampak lingkungan) bagi korporasi diperhatikan betul dan harus diberikan berbasis penelitian menyeluruh. Jadi tidak sembarangan ada pemberian izin-izin terbaru," ujar dia, usai menghadiri Forestival yang digelar Walhi Sumsel, Rabu (22/1).
1. Gubernur minta Walhi selalu berikan masukan ke Pemprov Sumsel
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hairul Sobri bersama Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan laporan catatan Walhi (IDN Times/Rangga Erfizal)Herman Deru mengatakan, seminar yang di gelar Walhi dan organisasi lingkungan hidup lainnya ini bisa membantu Pemprov Sumsel untuk terus menjaga komitmen.
"Ini pentingnya pembangunan berbasis sektor lingkungan hidup, kita butuh rekomendasi apa saja yang harus dibenahi. Makanya saya bilang, Walhi jharus beri data detail apa saja yang bisa kita lakukan," kata dia.
2. Walhi sebut pemberian Amdal selama ini banyak yang bodong
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati mengungkapkan, apresiasinya terhadap komitmen Gubernur Sumsel yang memahami seluk beluk dampak kerusakan lingkungan. Hal itu cukup baik, karena pihaknya juga berusaha memperlambat proses kerusakan lingkungan yang ada.
"Kita lihat pemberian Amdal itu kan selama ini banyak yang bodong. Saya senang komitmen Gubernur Sumsel soal Amdal berbasis penelitian di tengah pemerintah yang ingin menghilangkan Amdal. Beliau pun punya komitmen mengenai pemberian Amdal," ungkap dia.
Baca Juga: Walhi Sebut Ada Empat Pulau di Sumsel yang Terancam Hilang
3. Harus ada transparansi dalam penanganan konflik agraria
Pembukaan Forestival Walhi oleh Gubernur Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Untuk itu, jelas Nur Hidayati, komitmen pemerintah harus dibarengi dengan langkah tegas dalam pemberian izin konsesi, atau pemulihan lingkungan hidup yang rusak. Namun, Walhi berharap ada langkah untuk mengaudit seluruh konsesi dan perizinan yang telah diberikan.
"Perlu penanganan dalam konflik agraria. Transparansi itu perlu sehingga ada proses pengawasan yang bisa dilakukan secara independen oleh masyarakat sipil. Pengawasan penting, karena selama ini belum ada. Karena kita banyak menemukan korporasi yang melakukan pelanggaran," tandas dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
