Jadi Wilayah Karhutla Terluas Tahun 2019, Kabareskrim Warning Sumsel
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, jumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terbakar di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 328.457 hektare (Ha) masih menjadi yang terbesar tahun 2019.
Selain Sumsel, ada Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 303,881 Ha, dan Kalimantan Barat (Kalbar) 151,070 Ha. Khusus di Sumsel, wilayah yang paling besar terbakar ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Banyuasin serta Musi Rawas Mura).
"Kondisi tahun 2019 menjadi yang terparah setelah karhutla tahun 2015. Data hotspot di Sumsel tahun 2019 lalu ada sekitar 17.024 titik. Kondisi itu juga mengakibatkan wilayah Sumsel terbakar terluas di Indonesia," ujar Listyo, Selasa (10/3).
1. 90 persen kebakaran hutan dan lahan di Sumsel terjadi ulah manusia
Sosialisasi penegakkan hukum pembakar karhutla (IDN Times/Rangga Erfizal)Listyo mengungkapkan, kondisi karhutla di Indonesia umumnya terjadi karena faktor alam seperti, petir, lelehan lahar dan gesekan antar pohon, yang jumlah sekitar 10 persen. Kemudian, karena faktor manusia secara sengaja atau tidak sengaja lantaran adanya kelalaian eksploitasi lahan dan pembukaan lahan sekitar 90 persen.
"Kalau karena alam, biasanya terjadi di negara sub tropis. Karena kita negara tropis, maka yang lebih banyak terjadi adalah faktor manusia. Tahun 2019 lalu Polda Sumsel menangani 21 kasus pembakaran hutan, perorangan 20 kasus dan korporasi 1 kasus," ungkap dia.
2. Kerugian negara akibat karhutla tahun 2019 mencapai Rp72,95 triliun
BNPB.go.idListyo menerangkan, total kerugian yang didapat Indonesia akibat karhutla pada tahun 2019 lalu mencapai Rp72,95 triliun. Hal yang paling merugikan dari Karhutla tersebut, diantara kehilangan potensi jasa lingkungan, bencana ekologis, kerugian ekonomi, kerugian negara, kesehatan masyarakat dan kewibawaan negara.
"Semuanya berimplikasi pada kehidupan masyarakat, ketahanan ekosistem dan hilangnya wibawa negara di mata dunia. Persepsi global terhadap Indonesia pun berkurang," terang dia.
3. Sesuai aturan Undang-Undang, jika ada kelalaian akan ditindak
Data Karhutla BNPBListyo menjelaskan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2020 tentang penanganan karhutla, dengan melakukan pencegahan dan penanganan pascaterjadi karhutla. Lalu mengupayakan penindakan hukum, baik bagi perseorangan maupun korporasi yang sengaja melakukan pembakaran dari pidana dan perdata.
Dalam Inpres itu juga, sambung dia, negara melalui Gakkum terhadap tindak pidana karhutla untuk pembayaran ganti rugi, sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi hutan dan lahan, serta pemberian sanksi administrasi sesuai undang-undang.
"Kita ada aplikasi yang memantau hotspot dan titik api, hal itu akan terekam di satelit dan memudahkan kepolisian mengumpulkan alat bukti. Maka Sesuai aturan undang-undang, jika ada kelalaian akan kita tindak. Sudah saya sampaikan prioritas awal kita pencegahan," jelas dia.
Baca Juga: BRG RI Sebut Potensi Karhutla di Sumsel Tahun 2020 Masih Tinggi
4. Wakapolda akui sulit memadamkan api yang sudah terbakar
Rudi Setiawan memimpin rapat koordinasi forkompinda (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara, Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pengalaman memadamkan karhutla di Sumsel tahun 2019 lalu menjadi catatan tim, untuk menghadapi musim kemarau 2020. Menurut dia, memadamkan lahan lewat darat dan udara adalah pekerjaan yang berat, belum lagi dana yang dikeluarkan cukup besar.
"Untuk memadamkan api Sumsel tahun lalu butuh dana hampir Rp1 triliun dalam kurun waktu Mei hingga Desember, pengalaman memadamkan api yang sudah terbakar sangat sulit," tandas dia.
