Dituntut Revisi UMP Sumsel 2021, Deru Janjikan Buru Peningkatan KHL
Gubernur Sumsel, Herman Deru menemui buruh di depan kantornya (IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Masa buruh yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Buruh Untuk Keadilan (Rembuk), mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (11/11/2020). Para buruh menuntut Gubernur Sumsel, Herman Deru, merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2021.
"Sedikitnya ada lima tuntutan yang kami bawa, salah satunya menolak SK Gubernur soal UMP 2021 dan menuntut UMP dinaikkan. SK ini sangat merugikan buruh di tengah kondisi pandemik," jelas Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatara Selatan, Abdullah Anang, Rabu (11/11/2020).
1. Buruh Persoalan tuntutan buruh ke Gubernur Sumsel dan Presiden RI
Masa buruh berdemonstrasi di kantor Gubernur Sumsel (IDN Times/istimewa)Selain UMP, buruh masih memperjuangkan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Perpuu pembatalan UU Cipta Kerja. Bagi mereka, banyak kebijakan yang masih menyulitkan para buruh.
Buruh meminta pembahasan upah minimum sektoral provinsi Sumsel, dan menuntut pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas pokok serta penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Sumsel.
"Masih banyak persoalan buruh di Sumsel yang harus diselesaikan oleh pemerintah," jelas dia.
Baca Juga: UMP Sumsel 2021 Tetap Rp3 Juta, Herman Deru Serahkan ke Perusahaan
2. Jamin ada kenaikan KHL di setiap wilayah
Gubernur Sumsel, Herman Deru menemui masa buruh (IDN Times/istimewa)Herman Deru pun menjelaskan jika kondisi perekonomian sedang terdampak pandemik. Kondisi inilah yang membuat dirinya tidak berani menaikkan UMP. Namun, dirinya mengaku akan mencoba untuk menaikkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten dan Kota.
"Tentang keinginan untuk UMP tetap ada kenaikan, saya setuju. Maka dalam Pergub, terkait UMP minimal sama dengan tahun kemarin. Namun KHL itu ada di Kkabupaten atau kota, dan sampai sekarang saya belum menerima usulan dari daerah. Apabila usulan KHL tidak ada kenaikan, maka tidak akan saya tandatangani," ujar dia.
3. KHL baru dipastikan awal Januari 2021
Demo buruh di Palembang (IDN Times/istimewa)Kenaikan KHL menurut Deru tergantung wilayah masing-masing. Provinsi tidak dapat menyamaratakan setiap wilayah. Ia pun meminta kepada buruh untuk bersabar, dan menunggu hasil KHL yang akan ditetapkan di awal Januari 2021.
"Tidak perlu khawatir, saya tetap bersama kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem, antara buruh dan korporasi harus jalan seimbang, maka buruh ingin perusahaannya survive dalam COVID-19. Saya Gubernur yang tidak akan meninggalkan kalian," tutup dia.
Baca Juga: Jokowi Sahkan UU Cipta Kerja, Buruh Sumsel Ancam Demo Lagi
