700.000 Ha Hutan di Sumsel Kritis Akibat Alih Fungsi dan Pembalakan
Kepala Dinas Kehutanan Pandji Tjahyanto (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times -Jumlah lahan hutan di Sumsel yang masuk taraf kritis dari data Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel berjumlah 700.000 hektare (Ha). Kondisi itu di perparah akibat pembalakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Jumlah luas lahan di Sumsel ada sekitar 3,46 juta Ha. Dari total tersebut, saat ini ada sekitar 700.000 Ha yang rusak. Upaya pemulihan terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan rehabilitasi lahan," ujar Kepala Dishut Sumsel, Panji Tjahjanto, Kamis (12/3).
1. Lakukan upaya rehabilitasi bertahap dengan tanaman kayu dan buah
Suku anak dalam terancam tersingkir oleh pembangunan jalur khusus batubara (IDN Times/Rangga Erfizal)Panji mengungkapkan, Dishut Sumsel sendiri sebenarnya telah merehabilitasi lahan. Pada tahun 2019, mereka sudah melakukan rehab di 20.000 Ha di lahan kritis, dengan menanami kayu dan buah.
"Rencananya tahun ini lahan kritis itu akan ditanami sekitar 6.000 Ha. Upaya yang dilakukan untuk rehabilitasi itu bisa dilakukan bertahap," ungkap dia.
2. Dishut Sumsel mencatat kawasan Hutan Lindung yang rusak mencapai 37.142 Ha
Ilustrasi kawasan hutan (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan (RHL) Dishut Sumsel, Sutomo mengatakan, kawasan hutan di Sumsel ini terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Konservasi (HK) dan hutan produksi yang dapat di konversi.
"Jumlah lahan yang rusak di kawasan Hutan Lindung ada sekitar 37.142 Ha. Makanya kami akan berfokus pada pemulihan kawasan. Sekarang kami masih mendata luasan Hutan Lindung yang sudah di rehabilitasi," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Sumsel Keluarkan 135 Izin Pengelolaan Hutan Sosial
3. Rehabilitasi aliran DAS juga jadi fokus nasional
Ilustrasi wisata Sungai Musi Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Kepala Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Musi, Siswo melanjutkan, selama lima tahun terakhir upaya untuk merehabilitasi kawasan hutan masih sangat masif.
"Karena banyak masyarakat yang membantu melakukan rehabilitasi mandiri. Kami juga kewalahan atas permintaan masyarakat untuk tanaman. Apalagi, ada 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi menjadi prioritas karena cakupannya mencapai Bengkulu, Sumsel, dan Lampung," tandas dia.
