Palembang, IDN Times - Enam situs milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di enam dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel), diretas sejak Minggu (16/10/2022) lalu. Keenam situs diduga diretas oleh kelompok hacker yang menamakan Pancasila Cyber Team dan Jombang Hacked Crew Cidro Xploiter10 Geng10.

Kelompok tersebut menertawakan keamanan situs milik pemerintah Sumsel. Mereka mempertanyakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam memelihara situs, namun dengan mudah diretas.

"Teruntuk pemerintah jangan anggaran bikin website saja yang gede, benerin tuh website banyak bug-nya. Developer-nya cuma ngopi doang anggaran saja gede, website gampang diretas. Makanya jangan kebanyakan korupsi bos #DarimasyarakatUntukpemerintah," pesan kelompok tersebut.

Kedua kelompok hacker mengakui aksinya meretas enam situs pemerintah karena sangat mudah dibobol. Keenam situs yang diretas yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (blhp.sumselprov.go.id), Dinas Kehutanan (dishut.sumselprov.go.id), Dinas Perpustakaan (dispustaka.sumselprov.go.id).

Lalu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (rskgm.sumselprov.go.id), Kesbangpol Provinsi Sumsel (kesbangpol.sumselprov.go.id), dan daftarsimdapro.sumselprov.go.id.

"Di salah satu sub domain Sumsel, user dan password admin sangat lemah sekali. Kalau bisa situsnya lebih diperkuat lagi keamanannya. Soalnya di beberapa sub domain masih ada banyak bug," tulis peretas.

Hingga hari ini, Selasa (18/10/2022), keenam situs tak bisa diakses. Seluruh website yang diretas telah ditangguhkan sehingga belum dapat diakses oleh pemerintah maupun masyarakat.

"Saya belum tahu, nanti saya cari informasinya terlebih dahulu," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Pandji Tjahjanto," jelas dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kepala Disominfo Sumsel, Achmad Rizwan, terkait peretasan enam situs milik Pemprov Sumsel. IDN Times sudah mencoba menghubungi yang bersangkutan melalui WhatsApp untuk mengonfirmasi namun tak ada pejabat yang menjawab.

Baca Juga: 2.700 Guru Palembang Belum Terima Insentif, Pemkot Tunggu Regulasi