Terkait Konflik di Papua Barat, Wantannas: Kami Mengakui Lalai
Deputi Sistem Nasional Wantannas, Mayor Jenderal TNI Afanti S Uloli (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahan Nasional (Wantannas), Mayor Jenderal TNI Afanti S Uloli mengatakan, hal yang paling utama mencegah keributan antar Wilayah Indonesia adalah jangan menyebarkan hoaks.
"Belajar dari konflik Papua Barat yang bisa dikatakan sebagai klasifikasi kelompok kriminal bersenjata. Ancaman utama yang menimbulkan keributan adalah karena adanya manipulasi data di depan kita. Banyaknya berita hoaks, dan sekarang tersebar kebohongan publik," katanya, usai kunjungannya ke Kantor Wali Kota Palembang, dalam Kajian Daerah Kondisi Ketahanan Nasional, Selasa (5/11).
1. Menyelesaikan konflik negara dengan pendekatan penegakan hukum
Deputi Sistem Nasional Wantannas, Mayor Jenderal TNI Afanti S Uloli bersama Wali Kota Palembang, Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Afanti melanjutkan, untuk mencegah adanya pemberontakan di medan baru, sebaiknya mulai menyelesaikan masalah dengan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum ini leading sektornya ke pihak kepolisian yang terkordinasi dengan TNI.
"Melihat contoh kasus Papua Barat, saat ini Pak Presiden Jokowi sudah memberi hasil, karena sudah datang langsung meski belum ke seluruh wilayah di sana. Saat ini situasi sudah kondusif," ujar dia.
2. Wantannas akui lalai terhadap kasus Papua Barat, namun mereka tetap bertanggungjawab
Deputi Sistem Nasional Wantannas, Mayor Jenderal TNI Afanti S Uloli (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Adanya konflik dalam satu daerah, jelas Afanti, bermula dari media sosial dan bukan murni tekanan dari luar saja. "Tanpa narasumber jelas di media sosial dan mudah tersebar dengan cepat, ini adalah pokok permasalahannya. Contoh lagi dari Papua Barat yang terjadi keributan, pemicunya dari gelombang ras perbedaan," jelas dia.
Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oknum, dengan gerakan separatime untuk mencoba mengeksploitasi. "Menanggapi hal ini, kami mengakui lalai, tapi kami bakal berusaha bertanggung jawab," ujar dia.
3. Pencegahan konflik bisa dimulai dengan penerapan program pentahelix
Deputi Sistem Nasional Wantannas, Mayor Jenderal TNI Afanti S Uloli (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Afanti menerangkan, pencegahan konflik juga bisa dimulai dengan penerapan program pentahelix di setiap koordinasi dan sinergi. Konsep tersebut melibatkan seluruh kepentingan yang bisa membangun bangsa.
Terjadinya konflik ini, sambung Afanti, paling sering terjadi saat pesta demokrasi berlangsung. Maka itu, pemerintah mengeluarkan Impres No 7 tahun 2018, tentang Nilai Dasar Bela Negara.
Baca Juga: Harnojoyo Nilai Asap Tak Ganggu Penilaian Adipura 2019 di Palembang
4. Pemkot Palembang bakal menerapkan ketertiban kota
IDN Times/Feny Maulia AgustinSementara, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, konsep yang disampaikan Wantannas sangat berguna untuk tetap menjaga ketahanan ketertiban kota.
"Saya rasa ini harus kita terapkan, agar impian kita untuk Sumsel maju bersama tercapai. Jadi Palembang harus punya ketertiban di setiap wilayahnya. Inilah semua alasan sebuah daerah bisa menjadi maju bukan hanya berkembang. Serta memang untuk memimpin, membutuhkan pertahanan nasional dalam kesejahjateraan," tandas dia.
