Pengamat Sebut Pemda Harus Bijak Jelang Belajar Tatap Muka
Ilustrasi aktivitas di sekolah. IDN Times/Feny Maulia Agustin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Wacana kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah dengan sistem tatap muka pada Januari tahun depan, mendapat ragam komentar dari berbagai pihak.
Pengamat Pendidikan Sumatra Selatan (Sumsel), Lukman Haris menilai, pemerintah daerah harus bijak menyambut rencana besar itu. Sebab meski pemerintah pusat telah mengizinkan belajar tatap muka, segala persiapan matang mesti dilakukan seperti disiplin protokol kesehatan.
"Sebetulnya keputusan menteri itu ada buruk dan baiknya, artinya kan dalam keputusan itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah," ujarnya kepada IDN Times, Senin (23/11/2020).
1. Kebijakan tatap muka tidak melihat tingkat risiko zona aman COVID-19
Pengamat Pendidikan Sumatra Selatan (Sumsel) Lukman Haris (IDN Times/Dokumen)Ia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) kota ataupun provinsi wajib selektif sebelum membuat keputusan. Sebab Pemda harus bertanggung jawab atas risiko yang bakal terjadi.
"Karena pusat memberikan izin dengan tidak lagi melihat zona merah, kuning, ataupun hijau, nah ini berarti pemda harus mempunyai kebijakan sendiri terhadap daerahnya, dengan mempertimbangkan semua yang berkompeten," kata dia.
Lukman mencontohkan, pemda melakukan diskusi dan pertemuan secara khusus membahas semua risiko dan persiapan yang perlu diatur dalam sekolah tatap muka tahun 2021. Atau meminta pendapat pihak-pihak ahli kesehatan, ikatan dokter indonesia, dan stakeholder lain di segala bidang yang terlibat.
Baca Juga: Herman Deru Minta Simulasi Sebelum Sekolah Kembali Dibuka
2. Jika pemda memutuskan kebijakan sendiri akan jadi keputusan berbahaya
ANTARA FOTO/Septianda PerdanaTermasuk saran penting dari dinas pendidikan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan orangtua wali murid. Pemda harus bersinergi dengan semua pihak,
"Itu keuntungannya, tapi di sisi lain kalau ada kepala daerah mengambil keputusan sendiri itu berbahaya, kalau misalnya ada seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada," jelasnya.
Baca Juga: Belajar Tatap Muka Bakal Dimulai Januari 2021, Sekolah Diminta Bersiap
3. Ketersediaan prokes di sekolah harus benar-benar diperhatikan
ANTARA FOTO/Septianda PerdanaSementara untuk persiapan protokol kesehatan di sekolah, lanjut Lukman, pihak sekolah harus benar-benar siap. Sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan, menerapkan wajib memakai masker bagi siswa, atau penerapan sanksi bagi yang melanggar. Lalu menerapkan jaga jarak di ruang kelas, laboratorium, maupun aula sekolah.
"Ini harus betul-betul diperhatikan. Apakah sekolah sudah sanggup melaksanakan prokes, ditambah sekolah harus jalin komunikasi dengan orangtua. Kalau terjadi apa-apa sekolah sudah berkomunikasi. Intinya, jangan ambil keputusan sendiri," tandas dia.
Baca Juga: Epidemiolog Unsri tentang Rencana Belajar Tatap Muka Januari 2021
