Kantor Ledeng Wako Palembang Ditawarkan ke Investor
Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kokoh, kuat, dan memiliki nilai sejarah. Begitu kesan pertama melihat konstruksi setinggi 35 meter di Jalan Merdeka Palembang. Bangunan bingen berbentuk dasar kotak dengan atap datar itu selesai dibangun tahun 1929 silam dan menghabiskan biaya sekitar 1 ton emas.
Dulunya, gedung peninggalan Belanda berdesain Se Stjil mengikuti rancangan arsitek Ir. S. Snuijf yang merupakan instalasi pengolahan air bersih. Disebut Kantor Menara Air (ledeng) atau Water Torren, nama tersebut tenar sejak tahun 1928 pada masa Wako Palembang dijabat bangsa kolonial, Ir R.C.A.F.J. Le Cocq d Armandville. Kini bangunan itu dijadikan Kantor Wali Kota (Wako) Palembang.
1. Wisata heritage bakal jadi kota tua dan berintegrasi dengan kawasan BKB Palembang
Wali kota Palembang Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Sudah puluhan tahun menjadi wilayah perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kini area penuh sejarah itu bakal dijadikan kawasan wisata heritage berintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Benteng Kuto Besak atau BKB. Sedangkan Kantor Wako Palembang direncanakan pindah ke kawasan Keramasan.
"Gedung Pemkot kita punya rencana akan ada kantor terpadu di Keramasan. Tanahnya milik Pemprov seluas 90 hektar. Saat ini tengah mengupayakan hibah. Jadi yang di Jalan Merdeka bisa dijadikan museum atau pusat Kota Tua, kawasan heritage, dan pembangunannya tidak ada perubahan karena integrasi dari BKB," ujar Wako Palembang, Harnojoyo.
Baca Juga: Palembang Bidik Investasi Rp3,2 Triliun, tapi Realisasi di Bawah 50 Persen
2. Tawarkan sistem bisnis BOT ke investor
RTH Benteng Kuto Besak di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Wacana pemindahan kantor Pemkot Palembang memang sudah terdengar beberapa tahun terakhir ini. Namun kepastian kabar tersebut baru jelas pada Maret 2021. Bahkan Pemkot sempat berencana menawarkan pengelolaan aset kepada investor atau pihak ketiga.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Palembang, Ahmad Mustain, beberapa aset Pemkot termasuk bangunan sejarah Kantor Ledeng di Jalan Merdeka bakal ditawarkan ke pihak ketiga dalam perjanjian Build Operate Transfer (BOT).
"Karena rencana mau memindahkan perkantoran Pemkot, maka aset yang ada di sini kami tawarkan ke pihak investor untuk dijadikan pusat kegiatan bisnis supaya lebih bermanfaat," kata dia.
3. Kantor Ledeng Wako Palembang bisa dijadikan hotel dan museum
RTH Benteng Kuto Besak di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Meski gedung Ledeng Kantor Wako Palembang bakal ditawarkan ke pihak ketiga yang, namun ia menegaskan bangunan bercat putih itu akan tetap berdiri mempertahankan fungsi dan sejarahnya.
Sejauh ini, pihak hotel dan perbankan mulai tertarik untuk menjadikannya kawasan heritage. Rencana ke depan, gedung lantai menjadi lobi hotel, kemudian di bagian belakang menjadi kamar hotel.
"Semua ruangan tidak akan diubah bentuknya, sama sekali. Belakang bisa jadi kolam renang," terang dia.
Ia menambahkan, kerja sama dengan investor terkait pemanfaatan kantor ledeng bakal melibatkan pihak lain. Karena kantor-kantor Pemkot seperti BKPSDM, Bappeda, Dinsos, dan BPPD juga masuk dalam perencanaan wisata heritage.
"Yang paling masuk akal dalam pengembangan area di sana memang hotel dan kota tua, intinya sekarang semua masih dalam pembahasan," timpalnya.
Baca Juga: Pemprov Sumsel Sulap Sawah Rawa Jadi Kantor Terpadu Baru
4. Penawaran ke investor karena sudah defisif keuangan
RTH Benteng Kuto Besak di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Menanggapi rencana heritage kepada investor menggunakan BOT, justru ditolak oleh DPRD Sumatra Selatan (Sumsel). Sistem BOT dianggap berpotensi membuat kawasan terabaikan.
"Kalau pihak ketiga artinya sistem bangunan ini semua serah terima dari aset yang dimiliki oleh Pemkot Palembang ke investor. Takutnya justru terbengkalai. Karena sudah banyak contoh bagaimana BOT yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi tidak selesai," ujar Wakil Ketua V DPRD Sumsel, Syaiful Padli.
Ia menilai, apa yang diwacanakan oleh Pemkot Palembang untuk menggaet investor melalui BOT disebabkan defisit keuangan. Sehingga penawaran pihak ketiga menjadi langkah mengatasi kebutuhan dana yang tak memadai.
"Untuk back up keuangan Pemkot Palembang yang mengalami defisit. Mereka kan butuh dana, jadinya Pemkot melakukan pendanaan jangka pendek lewat investor," tandas dia.
Baca Juga: Pembangunan Sekanak Lambidaro Berlanjut, Anggaran Tambah Rp9 miliar
