DPRD Palembang Tunggu Rincian Anggaran COVID-19 dari Pemkot
Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang menuggu laporan dari Pemerintah Kota atau Pemkot Palembang terkait rincian anggaran percepatan penanganan COVID-19, yang semula hanya Rp 116 miliar kini menjadi Rp 200 miliar.
Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin kepada IDN Times mengatakan, meski pihaknya tidak mendapat informasi rincian dana dan kegiatan namun Pemkot diminta melapor sebagai langkah antisipasi dan memudahkan pengawasan.
"Memang koordinasinya antara Pemkot dan Kemendagri langsung, tapi fungsi kita sebagai pengawasan meminta Pemkot memberi rincian anggaran. Ada aturan atau pasal di UU yang mengatur hal itu, dan kita masih pelajari," ujarnya Rabu (8/4).
2. DPRD Palembang dorong percepatan realisasi rincian dana
Ilustrasi rangkaian kegiatan di Kantor DPRD Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Zainal mengatakan, kenaikan anggaran penanganan COVID-19 hingga Rp 200 miliar telah diketahui DPRD secara lisan. Meski demikian pihaknya kata Zainal berharap penggunaannya bisa cepat dan untuk masyarakat terdampak.
"Pasti kami mendukung perubahan anggaran itu untuk kebaikan bersama, bahkan kami juga mendorong agar segera terealisasi. Tapi kalau bisa kami dilaporkan semuanya, contoh libatkan rapat dengan prosedur jarak jauh. Kami ingin tahu dana itu dibagikan untuk apa saja," tambahnya.
2. Beberapa perjalanan dinas anggota dewan dipangkas
Ilustrasi anggaran perekonomian Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)Zainal mengungkapkan, Pemkot Palembang telah meminta pemotongan kegiatan untuk dialihkan dalam anggaran penyelesaian penanganan COVID-19. Pemangkasan itu berupa perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang dianggap belum mendesak.
"Permintaan eksekutif untuk menyisir dana anggota dewan dan dialihkan sudah, tetapi memang secara lembaga belum karena keputusan tergantung dari pemerintah terkait," sambungnya.
3. Swadaya menggalang dana dan kegiatan lewat fraksi
Ilustrasi Rapat koordinasi di Kantor DPRD Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ruspanda Krabullah yang juga anggota Komisi III bidang Iinfrastruktur mengungkapkan, beberapa legislatif telah menginisiasi gerakan sosial dengan penggalangan dana lewat fraksi. Sebab pemangkasan anggaran katanya merupakan ranah eksekutif atau Pemkot.
"Kita berinisiatif membantu warga dengan penyediaan fasilitas penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan sebagainya. Terutama dari Fraksi PAN sudah dilakukan," kata pria yang akrab disapa Panda.
4. Tunggu laporan rincian agar tepat sasaran
Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang Ruspanda Karibullah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ruspanda menyadari pemkot Palembang membutuhkan waktu dalam penyusunan rinciannya kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Ia berharap sesegera mungkin dilaporkan agar masyarakat mengetahui penggunaannya tepat sasaran.
"Kami sudah menanyakan dari 1 April kemarin. Intinya, DPRD minta laporan dari Pemkot agar kami bisa menginformasikan ke masyarakat apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Palembang," terangnya.
