Mularis Minta Polda Sumsel Kembalikan Uang Perusahaan Rp21 Miliar
Alex Noven, pengacara Mularis Djahri. (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Terdakwa kasus penyerobotan lahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mularis Djahri melalui kuasa hukumnya, Alex Noven, meminta Diskrimsus Polda Sumsel mengembalikan uang perusahaan miliknya PT Campang Tiga.
Alex mengatakan, uang sebesar Rp21 miliar itu merupakan hak PT Campang Tiga yang akan digunakan untuk menjalankan operasional usaha serta membayar gaji lebih dari 1.000 orang karyawan.
”Kami menilai pemblokiran dan penyitaan oleh penyidik Dirkrimsus Polda Sumsel merupakan bentuk penyimpangan dan kesewenang-wenangan atau Abuse of Power, karena telah bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (7) UU TPPU,” ujar Alex melalui keterangan tertulis kepada IDN Times, Senin (29/8/2022).
Baca Juga: Mularis Mantan Cawako Palembang Laporkan Dirkrimsus Polda Sumsel
1. Tuntut tiga bank BUMN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Alex juga menuntut pertanggungjawaban tiga bank yang telah memblokir serta memindahkan uang ke rekening asal PT Campang Tiga serta rekening pribadi H Mularis Djahri. Ketiga bank yang akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu adalah BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai, dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun.
“Apabila pernyataan kami ini tidak diindahkan dalam batas waktu yang wajar, maka kami akan melapor ke OJK selaku instansi yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, khususnya terhadap pelanggaran serta kejahatan sektor keuangan seperti rekayasa kasus yang dialami klien kami,” ujar Alex.
Alex menjelaskan, pihak bank seharusnya merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dia menilai Bank BNI KCP Musi Palembang, BRI KCP Kapt Arivai, dan Bank Mandiri KCP Demang lebar Daun, melanggar pasal 25 Peraturan OJK nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
“Jadi dengan adanya kewajiban bank tersebut, maka seharusnya konsumen mendapat kepastian berupa keamanan simpanan, dana, atau aset yang dimiliki pada bank,” ucapnya.
Bank BRI dituduhkan telah melakukan pemblokiran sepihak dana Mularis sebesar Rp5,54 miliar, Bank BNI Rp10,26 miliar, dan Bank Mandiri sebesar Rp5,14 miliar. Surat somasi kepada ketiga bank BUMN telah dilayangkan pada 19 Agustus 2022.
Baca Juga: Modus Mularis Caplok Perkebunan dan Perbesar Lahan Secara Paksa
2. Penyidik dituding melakukan penyimpangan
Mularis Djahri, mantan Cawako Palembang dan eks Ketua DPP Hanura 2015-2020. (Foto: Dok. Pribadi)Alex pun meminta pihak terkait di Mabes Polri turun tangan untuk memeriksa dan menyidik Dirkrimsus Polda Sumsel. Menurutnya, pihak penyidik kasus kliennya sudah melakukan penyimpangan.
“Kami memohon Bapak Kapolri memeriksa dan menyidik Dirkrimsus Polda Sumsel beserta jajarannya atas penyimpangan dan kesewenang-wenangan, dalam rangkaian penyidikan PT Campang Tiga. Kami memohon Kapolri mencopot Kapolda Sumsel, karena sebagai hirarki pimpinan tertinggi di Polda Sumsel, Kapolda seharusnya mempertanggungjawabkan rekayasa kasus yang dialami klien kami,” katanya.
3. Dituduh menyerobot lahan dan TPPU
Mularis Djahri, mantan Calon Wali Kota (Cawako) Palembang. (Foto: Dok. Pribadi)Mularis terjerat kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 4.384 hektare yang dijadikan perkebunan sawit di Campang Tiga, Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel).
Mularis selaku komisaris PT Campang Tiga, dianggap tidak sah menguasai lahan perkebunan di areal tebu milik PT LPI di Kecamatan Cempaka, OKU Timur, Sumsel.
Selain itu, polisi juga mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mantan polisi itu melalui perusahaannya mengolah lahan dengan menanam sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).
CPO dijual perusahaan hingga diakumulasikan mencapai Rp700 miliar dalam beberapa tahun. Hasil penjualan diputar kembali untuk mengelabui hasil pemeriksaan dan pajak. Polisi menduga, ada unsur merugikan negara dari praktik ilegal perambahan.
Polisi menyebut uang perusahaan itu digunakan untuk membayar pembelian barang dan pembayaran utang, dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.
Baca Juga: Mularis Mantan Cawako Palembang Ditahan Kasus Perambahan Kebun