Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi beras (Dok.IDN Times)
Ilustrasi beras (Dok.IDN Times)

Intinya sih...

  • Pemprov belum berencana lakukan sidak, karena belum adanya laporan dari masyarakat.

  • Pihaknya akan menunggu laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penjualan beras oplosan tersebut.

  • Novrial menghipotesa, tidak adanya laporan soal beras oplosan di Sumatra Barat karena habit masyarakat yang tidak terbiasa membeli beras kemasan.

Padang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat belum menemukan adanya praktik beras oplosan yang dijual di pasar yang ada di 19 Kabupaten/Kota yang ada di daerah tersebut.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan soal beras oplosan itu baik dari masyarakat langsung ataupun dari Dinas Perdagangan yang ada di Kabupaten/Kota," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Barat, Novrial saat dihubungi IDN Times, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, dengan tidak adanya laporan tersebut, ia menyatakan bahwa praktik tersebut tidak terjadi di Sumatra Barat. Tetapi pihaknya masih mencari tahu soal hal tersebut.

1. Belum berencana lakukan sidak

Ilustrasi beras SPHP (Dok.IDN Times)

Karena tidak adanya laporan tersebut, Novrial mengungkapkan, ia tidak akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar-pasar untuk memastikan ada atau tidaknya beras oplosan tersebut.

"Dalam keadaan seperti saat ini sepertinya kita tidak akan melakukan sidak. Tetapi kalau ada instansi yang akan melakukan sidak, kami siap untuk bergabung," katanya.

Meskipun begitu, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan dari Satuan Tugas (Satgas) Perdagangan dan Perindustrian tetap akan melakukan pemantauan di lapangan.

2. Tunggu adanya laporan dari masyarakat

Ilustrasi beras SPHP (Foto: IDN Times)

Novrial mengungkapkan, pihaknya akan menunggu laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penjualan beras oplosan tersebut.

"Kita akan geser itu ke arah kerawanan dan keamanan pangan. Karena dengan itu akan ada masyarakat yang dirugikan oleh kegiatan pengoplosan tersebut," katanya.

Tetapi, untuk kegiatan secara parsial yang dilakukan dinas yang dipimpinnya kemungkinan tidak akan melakukan sidak di pasar-pasar tradisional atau modern di Sumbar.

3. Kemungkinan tidak adanya laporan

Ilustrasi beras (Dok.IDN Times)

Novrial menghipotesa, tidak adanya laporan soal beras oplosan di Sumatra Barat karena habit masyarakat yang tidak terbiasa membeli beras kemasan.

"Masyarakat kita kan biasanya membeli beras itu kepada pedagang beras secara tradisional dan tidak membeli beras kemasan. Kualitas beras kita juga sudah premium selama ini," katanya.

Selain itu, masyarakat di Sumbar yang tidak cocok mengonsumsi beras pulen juga diperkirakan menjadi penyebab tidak adanya laporan soal beras oplosan tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team