Comscore Tracker

Pemerintah Bakal Atur Sistem Kerja Shift ASN Hingga Karyawan Swasta

Jam kerja diatur agar tak ada penumpukan di transportasi

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengatur jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, agar tak terjadi penumpukan di transportasi publik.

Tjahjo sistem kerja shift akan diberlakukan. Tapi sistem kerja shift itu masih haruas menunggu hasil survei yang masih berjalan, terkait pembagian jadwal masuk dan pulang kerja dengan tepat.

1. Pemerintah melakukan survei untuk sistem shift jam kerja

Pemerintah Bakal Atur Sistem Kerja Shift ASN Hingga Karyawan SwastaMenpan RB Tjahjo Kumolo memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 19 Novembet 2019. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Tjahjo menjelaskan, sistem kerja shift masih disurvei antar kementerian terkait seperti Kemenko PMK, Kemenpan RB, Kementerian BUMN, dan Kemenaker. Survei dilakukan agar kebijakan pengaturan jam kerja bisa efektif.

"Sistem kerja shift harus benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada, yaitu mengurangi penumpukan penumpang. Apa pun protokol kesehatan itu harus mengarah ke sana," ujar Tjahjo dalam keterangan pers, Jumat (12/6).

Baca Juga: Wawako Palembang: Kita Persiapkan New Normal dengan Matang

2. Shift jam kerja juga akan diatur bagi pekerja harian

Pemerintah Bakal Atur Sistem Kerja Shift ASN Hingga Karyawan SwastaIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Tjahjo juga mengatakan, survei melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sejumlah BUMN dan aparat TNI-Polri. Kebijakan shift tersebut diambil dari ASN hingga swasta.

"Alternatif kebijakan ini akan diambil antara shift ASN, BUMN, dan swasta. Termasuk hariannya. Apakah bisa setiap hari, atau bisa diambil hari-hari tertentu saja," ucapnya.

3. Kebijakan akan segera diatur setelah survei dilakukan

Pemerintah Bakal Atur Sistem Kerja Shift ASN Hingga Karyawan SwastaMenPAN-RB Tjahjo Kumolo (IDN Times/Shemi)

Pembagian shift kerja karyawan itu, lanjut Tjahjo, cukup penting bahkan sudah ditelaah oleh Gugus Tugas dengan kementerian terkait. Setelah dilakukan survei, kebijakan akan segera diatur oleh pemerintah.

"Karena mencermati dari DKI, transisi ini membuat lonjakan dan kerumunan para pekerja dan masyarakat di berbagai transportasi yang sangat mencemaskan. Karena apa pun tugas di kantor atau di rumah harus mengikuti protokol kesehatan," jelasnya.

Baca Juga: 3 Kabupaten di Sumsel Juga Direstui Presiden Jokowi Memulai New Normal

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya