Comscore Tracker

Ketua MPR Desak Pilkada Ditunda Jika Kasus COVID-19 Makin Meningkat

45 kabupaten dan kota pelaksanaan pilkada masuk zona merah

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, meminta pemerintah dan KPU mempertimbangkan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika kasus COVID-19 makin naik.

"Langkah itu apabila situasi pandemik masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dikutip dari Antara, Sabtu (12/9/2020).

Baca Juga: Bawaslu Tak Bisa Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

1. Kemendagri dan KPU harus terus awasi perkembangan kasus di daerah

Ketua MPR Desak Pilkada Ditunda Jika Kasus COVID-19 Makin MeningkatTito Karnavian berharap gerakan 26 juta masker diikuti daerah lain. IDN Times/ Alfi Ramadana

Bamsoet meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memantau perkembangan kasus COVID-19 terutama di 45 daerah yang masuk zona merah. Dia pun meminta hal yang sama kepada pemerintah daerah, serta melakukan disiplin protokol kesehatan.

"Saya mendorong pihak penyelenggara pilkada dan Satgas Penanganan COVID-19 meminta Pemda dari 45 daerah yang berzona merah itu, memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan COVID-19 dan menghindari terbentuknya klaster di dalam pilkada," ujarnya.

Baca Juga: Heri Amalindo Bupati PALI Positif COVID-19, Jalani Isolasi di RSMH

2. Bamsoet minta sikap tegas pemerintah kepada pelanggar protokol kesehatan saat pilkada

Ketua MPR Desak Pilkada Ditunda Jika Kasus COVID-19 Makin MeningkatInstagram

Bamsoet juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan, sebab masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di sejumlah daerah.

"Perlu diambil sikap tegas dari awal, apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan pilkada ke depannya," tutur Bamsoet.

3. Sebanyak 45 daerah penyelenggara pilkada masuk zona merah COVID-19

Ketua MPR Desak Pilkada Ditunda Jika Kasus COVID-19 Makin MeningkatIlustrasi Pilkada serentak 2020. Dok IDN Times

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, sebanyak 45 wilayah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah masuk ke dalam zona merah.

"Kami ingin menyampaikan totalnya ada 45 kabupaten dan kota pelaksanaan pilkada dengan zona risiko merah agar benar-benar menjaga, agar pelaksanaan pilkada ini tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9/2020).

Menurut Wiku, zonasi risiko harus diperhatikan dengan baik saat pelaksanaan pilkada, sebab hal itu bisa mencegah penyebaran virus corona. Wiku menyampaikan, dari 309 kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada, 45 di antaranya memiliki risiko tinggi.

"Ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah dengan risiko sedang, dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen daerah dengan risiko rendah, dan ada 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen daerah yang tidak ada kasus baru, dan yang terakhir ada 14 kabupaten/kota atau 45,53 persen daerah yang tidak terdapat kasus," jelas Wiku.

Berikut daftar 45 kabupaten/kota yang masuk dalam risiko tinggi atau zona merah:

Sumatra Utara
1. Mandaling Natal (Pilbupati)
2. Kota Binjai (Pilwakot)
3. Kota Gunungsitoli (Pilwakot)
4. Kota Medan (Pilwakot)
5. Kota Sibolga (Pilwakot)

Sumatra Barat
1. Kota Padang (Pilgub)
2. Kota Padang Panjang (Pilgub)
3. Agam (Pilgub)
4. Kota Bukittinggi (Pilgub & Pilwakot)

Riau
1. Kuantan Singingi (Pilbupati)
2. Pelawan (Pilbupati)
3. Siak (Pilbupati)
4. Kota Dumai (Pilwalkot)

Kepulauan Riau
1. Kota Tanjungpinang (Pilgub)
2. Kota Batam (Pilgub & Pilwakot)

Banten
1. Kota Tangerang Selatan (Pilwalkot)

Jawa Barat
1. Kota Depok (Pilwalkot)

Jawa Tengah
1. Kota Semarang (Pilwalkot)

Jawa Timur
1. Banyuwangi (Pilbupati)
2. Sidoarjo (Pilbupati)
3. Kota Pasuruan (Pilwalkot)

Bali
1. Badung (Pilbupati)
2. Bangli (Pilbupati)
3. Jembrana (Pilbupati)
4. Karangasem (Pilbupati)
5. Tabanan (Pilbupati)
6. Kota Denpasar

Sulawesi Selatan
1. Kota Makassar (Pilwalkot)

Sulawesi Utara
1. Kota Manado (Pilgub & Pilwalkot)

Kalimantan Selatan
1. Barito Kuala (Pilgub)
2 Hulu Sungai Utara (Pilgub)
3. Tanah Laut (Pilgub)
4. Balangan (Pilgub & Pilbupati)
5. Hulu Sungai Tengah (Pilgub & Pilbupati)
6. Kotabaru (Pilgub & Pilbupati)

Kalimantan Tengah
1. Barito Selatan (Pilgub)
2. Barito Timur (Pilgub)
3. Barito Utara (Pilgub)
4. Kota Palangkaraya (Pilgub)

Kalimantan Timur
1. Kutai Kartanegara (Pilbupati)
2. Mahakam Ulu (Pilbupati)
3. Kota Balikpapan (Pilwalkot)
4. Kota Bontang (Pilwalkot)
5. Kota Samarinda (Pilwalkot)

Papua Barat
1. Teluk Bintuni (Pilbupati)

Baca Juga: [LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya