Jokowi: Data Penerima Bansos Harus Dibuka Secara Transparan!

Presiden Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

Jokowi minta dibuat hotline pengaduan bansos

Kemensos Libatkan Elemen Bangsa, Gotong Royong Salurkan Bansos Sembako Presiden Bagi Warga DKI (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan ke publik. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar menghindari kesimpangsiuran.

Presiden juga memerintahkan bansos segera disampaikan kepada tangan yang tepat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta hotline pengaduan agar masyarakat yang tidak mendapat bansos bisa langsung melapor.

1. Transparansi data mencegah kecurigaan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Jokowi mengatakan, data penerima bansos harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik. Data yang terbuka juga membuat tim bisa langsung memeriksa ke lapangan apabila ada yang tidak tepat sasaran.

"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan persoalan timing betul-betul harus di-manage dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, dan dari desa," ujar Jokowi.

2. Bansos harus disalurkan pekan ini

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Terkait program jaring pengaman sosial, Jokowi meminta pendistribusiannya dilakukan dengan cepat dan tepat. Ia pun meminta agar bansos bisa sampai ke tangan yang tepat pekan ini juga.

"Saya minta minggu ini semua sudah diterima dan saya minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir. Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya," kata dia.

3. Hotline pengaduan bansos untuk menemukan penyimpangan

Dok. Biro Pers Kepresidenan

Terakhir, Jokowi menginginkan agar segera dibuat hotline pengaduan bansos. Meski telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), hotline juga akan berfungsi sebagai laporan penyimpangan bansos.

"Terakhir saya minta dibuat hotline pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa kita bisa ketahui secara cepat," perintah Jokowi.