Comscore Tracker

7 Maskapai Divonis KPPU Bersalah Soal Perkara Kartel Tiket

KPPU turut menjatuhkan sanksi kepada 7 maskapai, apa itu?

Jakarta, IDN Times - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tujuh maskapai terbukti bersalah dalam perkara kartel tiket kelas ekonomi di dalam negeri pada Selasa (23/6). Maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. 

"KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas pasal 5 dalam jasa angkutan udara tersebut," demikian keterangan tertulis dari KPPU pada Rabu (24/6) yang merujuk ke putusan perkara nomor 15/KPPU-/2019. 

Dalam pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Jasa Angkutan Udara Niaga yang dimaksud PKPU, berisi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga.

KPPU menjatuhkan sanksi kepada tujuh maskapai tersebut. Apa saja itu? Lalu bagaimana tanggapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator soal tujuh maskapai tersebut yang terbukti melanggar?

1. KPPU mengenakan sanksi tujuh maskapai wajib melapor secara tertulis kebijakan yang berpengaruh ke peta persaingan usaha

7 Maskapai Divonis KPPU Bersalah Soal Perkara Kartel TiketIDN Times/Candra Irawan

Menurut KPPU, perkara itu bermula dari penelitian insiatif dari institusi pemerintah atas layanan jasa angkutan udara berniaga berjadwal penumpang kelas ekonomi, khususnya penerbangan di dalam negeri. Penelitian itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan kepada tujuh maskapai terlapor. 

Pada persidangan, majelis komisi menilai telah terdapat aksi bersama (concerted action) sehingga terjadi kesepakatan antara para pelaku usaha (meeting of minds) dengan tujuh maskapai terlapor menyangkut beberapa hal.

Seperti tujuh maskapai sepakat meniadakan diskon dan membuat diskon yang seragam. Lalu meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. 

"Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia," demikian ujar KPPU. 

Atas perbuatan tujuh maskapai itu, KPPU menjatuhkan vonis semua maskapai terlapor wajib melakukan pemberitahuan tertulis setiap kebijakan mereka yang berpengaruh terhadap peta persaingan usaha.

Tujuh maskapai itu juga wajib memberitahukan harga tiket yang sudah dibayar oleh konsumen dan sebelum kebijakan itu diberlakukan. 

Baca Juga: Polemik Mahalnya Harga Tiket Pesawat dan Kebijakan Setengah Hati

2. KPPU menilai aksi bersama yang dilakukan oleh maskapai dan pelaku usaha menyebabkan harga tiket mahal

7 Maskapai Divonis KPPU Bersalah Soal Perkara Kartel TiketCitilink (IDN Times/Dwi Agustiar)

Dalam keterangan tertulis itu juga, struktur pasar di dalam industri angkutan udara niaga berjadwal menurut KPPU sebagai oligopoli ketat. Mengingat kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi menjadi tiga grup, yaitu grup Garuda, Sriwijaya dan grup Lion. 

Secara otomatis, seluruh terlapor dalam perkara itu menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar. Kondisi itu diperparah dengan hambatan untuk masuk dalam persaingan tergolong tinggi. Hambatan itu merujuk kepada modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha di industri penerbangan sedikit. 

Majelis komisi juga menyebut tindakan tujuh maskapai dengan para pelaku usaha dilakukan tidak secara tertulis. Mereka mengurangi subclass dengan harga murah, sehingga menyebabkan kenaikan atau mahalnya harga tiket yang dibayarkan oleh konsumen. 

3. Kemenhub diminta mengevaluasi kebijakan tarif batas atas dan bawah

7 Maskapai Divonis KPPU Bersalah Soal Perkara Kartel TiketBudi Karya Sumadi dalam Acara Suara Millennials by IDN Times (Dok. IDN Times)

Majelis juga merekomendasi KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kemenhub agar melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif atas dan bawah. Mereka mendorong formulasi yang digunakan benar-benar dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha di industri itu. 

"Di mana batas bawah adalah di atas sedikit dari marginal cost pelaku usaha dan batas atas adalah batas keuntungan yang wajar dan dalam batas keterjangkauan kemampuan membayar konsumen," kata KPPU. 

Majelis komisi juga memberi rekomendasi kepada pemerintah segera merumuskan kebijakan atau langkah untuk membantu maskapai mengatasi dampak pandemik COVID-19. Contohnya membuat regulasi dan paket-paket ekonomi yang mempermudah masuknya pelaku usaha baru dalam industri penerbangan. 

4. Kemenhub menghormati putusan majelis KPPU

7 Maskapai Divonis KPPU Bersalah Soal Perkara Kartel TiketStafsus Menteri Perhubungan, Adita Irawati. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati melalui keterangan tertulis mengatakan, pihaknya menghormati putusan majelis KPPU tentang dugaan pelanggaran pasal 5 pada UU nomor 5 tahun 1999. Kemenhub kata Adita, menyambut postif langkah KPPU untuk menerapkan praktik persaingan sehat di dunia penerbangan. 

"Terkait putusan KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kemenhub, kami sangat terbuka terhadap semua masukan dan saran dari berbagai pihak. Termasuk KPPU sebagai upaya untuk melindungi konsumen, pelaku usaha dalam industri, serta efisiensi nasional," ungkap Adita. 

Ia juga menambahkan, Kemenhub telah melakukan evaluasi sepanjang tahun 2019 terhadap kebijakan terkait Tarif Batas Atas (TBA), yang sebelumnya adalah PM 14 tahun 2016 menjadi PM 20 tahun 2019 serta KM nomor 106 tahun 2019. Kemenhub mengklaim selama penerapan TBA, memperhatikan perlindungan terhadap konsumen dan keberlangsungan industri penerbangan. 

Baca Juga: Tiket Pesawat Murah Berlaku, Ini Kisaran Harganya

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya