Comscore Tracker

Revisi Anggaran ke COVID-19, Pemda Diminta Libatkan Kejaksaan  

Pendampingan realokasi APBD untuk menjaga kepercayaan publik

Jakarta, IDN Times - Pemerintah daerah (Pemda) yang merevisi anggaran untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, diminta melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Abdullah Azwar Anas, Sabtu (25/4). Menurut Bupati Banyuwangi ini, pendampingan diperlukan bagi pemda yang melaksanakan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemik.

”Pendampingan oleh kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting, agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum. Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan COVID-19, tanpa kita takut jika pemda menyalahi aturan,” ujarnya dalam keterangan tertulis ke IDN Times.

Baca Juga: DPRD Sumsel Pangkas Anggaran Perjadin Rp60 Miliar Hadapi Covid-19

1. Perlu gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Revisi Anggaran ke COVID-19, Pemda Diminta Libatkan Kejaksaan  IDN Times/Patiar Manurung

Selain kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan juga perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah masing-masing.

“Sehingga norma-norma keuangan negara tetap kita patuhi bersama,” ujar Anas.

2. Pendampingan untuk menjaga kepercayaan publik

Revisi Anggaran ke COVID-19, Pemda Diminta Libatkan Kejaksaan  Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi (Dok. Apkasi)

Dia menambahkan, pendampingan tersebut untuk memastikan tata kelola keuangan APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel oleh pemda.

“Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani COVID-19 juga tinggi dari masyarakat,” jelas Anas

Baca Juga: Dampak Corona, Harga Alat Ukur Suhu Tubuh di Palembang Naik Rp3,5 Juta

3. Hindari kesalahan administrasi keuangan negara

Revisi Anggaran ke COVID-19, Pemda Diminta Libatkan Kejaksaan  Kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek, IDN Times / istimewa

Anas juga mengapresiasi jajaran kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, BPKP, dan BPK, yang selama ini memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD.

”Sinergi yang baik tersebut, perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan COVID-19, yang jumlahnya cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara,” ujar Anas.

Baca Juga: Ditambah Lagi, Anggaran Tangani COVID-19 Palembang Total Rp200 Miliar

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya