Comscore Tracker

Kritisi Protokol New Normal Pemerintah, PAN: Tidak Ada yang Baru 

Keramaian di fasilitas umum konsekuensi ‘New normal’

Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi panduan New Normal bagi perkantoran dan indstri dalam menghadapi COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 itu dikeluarkan untuk mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemik.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai tidak ada yang baru dari Keputusan Menkes tersebut.

“Tanpa ada keputusan itu, hal-hal yang diatur itu sudah diketahui banyak orang. Apalagi perusahaan dan industri. Bahkan sebagian besar telah melaksanakan apa yang ada dalam keputusan itu,” ujar Saleh saat dihubungi IDN Times, Senin (25/5).

1. Protokol jaga jarak sulit diterapkan saat new normal

Kritisi Protokol New Normal Pemerintah, PAN: Tidak Ada yang Baru Ilustrasi kerja redaksi di saat physical distancing (IDN Times/Uni Lubis)

Ada lima poin penting yang diatur dalam protokol itu, salah satunya pengukuran suhu tubuh ketika masuk kerja. Menurut Saleh, pengukuran suhu ini sudah banyak dilakukan di perkantoran dan di industri sebelum panduan itu dikeluarkan.

Menurut Saleh lagi, pengukuran suhu tidak menjamin karyawan bebas dari COVID-19. Bahkan metode itu disebubtnya tidak aman bagi semua karyawan.

“Kedua, perusahaan tidak menerapkan lembur kerja. Aturan ini diharapkan untuk mengurangi social distancing dan physical distancing. Tetapi harus disadari bahwa jika semua sudah dibolehkan bekerja, social distancing dan physical distancing sudah sulit untuk dikontrol,” ujar Saleh.

Baca Juga: Pemerintah Rilis Panduan New Normal di Tempat Kerja, Ini Perinciannya

2. Aturan tiga shift bertentangan dengan pernyataan Gugus Tugas

Kritisi Protokol New Normal Pemerintah, PAN: Tidak Ada yang Baru Ilustrasi (IDN Times/Uni Lubis)

Aturan ketiga yakni mencegah penumpukan di tempat kerja, maka dilonggarkan dengan memungkinkan adanya lembur kerja dalam tiga shift. Namun Saleh menilai, aturan tiga shift tersebut hanya berlaku bagi yang usianya di bawah 50 tahun.

“Aturan ini pun dinilai janggal. Sebab faktanya, berdasarkan data yang dirilis oleh gugus tugas, mereka yang positif corona berusia di bawah 50 tahun lebih dari 47 persen. Artinya, pembedaan usia layak lembur seperti ini sangat tidak tepat,” kata dia.

3. Imbauan memakai masker telah dilakukan

Kritisi Protokol New Normal Pemerintah, PAN: Tidak Ada yang Baru Sosialisasi PSBB Palembang. (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi)

Keempat, karyawan diwajibkan untuk memakai masker sejak dari rumah dan selama bekerja. Aturan ini menurut Saleh sudah banyak dikerjakan. Bukan hanya karyawan dan pekerja, masyarakat biasa pun telah melaksanakannya. Namun pemakaian masker ini belum dapat dijadikan jaminan bahwa penyebaran COVID-19 akan berhenti.

“Ingat kan dulu waktu di awal-awal. Menteri kesehatan malah menyebut bahwa masker hanya bagi orang sakit. Orang sehat tidak perlu. Sekarang malah semua orang diminta memakai. Kalau begini rujukannya kan tidak jelas,” kata Saleh.

Lalu Saleh menyebut aturan perusahaan yang diminta untuk menjaga nutrisi karyawan dengan menyediakan vitamin C. Menurutnya, perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan anggaran lebih untuk pengadaan vitamin C. Namun demikian, ia memberi catatan bahwa vitamin C ini belum tentu bisa sepenuhnya melindungi orang dari penyebaran virus corona.

4. Konsekuensi keputusan Menkes akan membuat keramaian di tempat umum

Kritisi Protokol New Normal Pemerintah, PAN: Tidak Ada yang Baru (ANTARA FOTO/Adiyta Pradana Putra)

Dari lima catatannya, Saleh melihat aturan itu justru menjadi alasan bagi orang untuk melonggarkan sendiri aturan PSBB. Orang-orang tidak ditahan lagi di rumah, tapi sudah bisa kembali bekerja seperti biasa.

“Konsekuensinya jalanan akan ramai kembali. Pasar-pasar, mal-mal, industri, perkantoran, dan tempat kerja lainnya dipastikan akan ramai. Saya menilai, ini masih rawan. Apalagi faktanya, virus COVID-19 belum bisa diputus mata rantai penyebarannya,” ujarnya.

Saleh mengimbau agar masyarakat tetap waspada. Ketahanan diri dan keluarga dari ancaman corona harus diutamakan.

“Jangan terlalu gembira dengan aturan Kemenkes ini. Tetap berhati-hati. Perang melawan corona belum usai. Tidak hanya di negara kita, di negara lain pun sama,” imbuhnya.

Baca Juga: Pedagang Pasar Sekip Suspect COVID-19 Meninggal, Ini Kata Gugus Tugas 

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya