Comscore Tracker

Ombudsman Temukan Indikasi 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Mereka juga terindikasi merangkap penghasilan

Jakarta, IDN Times - Ombudsman RI mengungkap data 2019 sebanyak 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan ada 167 komisaris turut terindikasi merangkap jabatan di anak usaha perusahaan pelat merah itu.

"Saya katakan terindikasi karena masih butuh validasi," kata anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (28/6).

1. Pejabat juga merangkap penghasilan

Ombudsman Temukan Indikasi 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanIDN Times/Arief Rahmat

Jika komisaris terbukti merangkap jabatan, menurut Alamsyah, para pejabat itu dipastikan juga merangkap penghasilan. Menurut dia hal itu sulit dibiarkan karena bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Konflik kepentingan semakin hari makin besar (jika dibiarkan). Ini yang akan jadi catatan Ombudsman, perlu diperbaiki hal-hal yang sifatnya fundamental," kata dia.

2. Hanya 15 BUMN yang menyumbang pendapatan negara

Ombudsman Temukan Indikasi 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanGedung BUMN. IDN Times/Indiana Malia

Alamsyah mengungkapkan, Indonesia memiliki 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Pendapatan negara dari BUMN pada 2019 mencapai Rp210 triliun, namun 76 persen dari pendapatan tersebut hanya disumbangkan dari 15 BUMN.

"Mayoritas komisaris yang ditempatkan di BUMN yang rata-rata tak punya penghasilan yang signifikan, bahkan beberapa merugi," kata dia.

Baca Juga: [WANSUS] Menakar Alat PCR di RS Pusri Pinjaman Kementerian BUMN

3. Ombudsman fokus pada perbaikan sistem

Ombudsman Temukan Indikasi 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanAnggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Alamsyah enggan mengungkapkan identitas para pejabat yang merangkap jabatan dan penghasilan. Sebab Ombudsman katanya fokus pada perbaikan sistem, bukan siapa yang menjadi komisaris.

"Orang adalah produk dari sistem. Rangkap jabatan komisaris di BUMN dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan administrasi publik yang dikelola oleh BUMN," kata Alamsyah.

Baca Juga: Semen Baturaja Merambah Pontianak, Angkut 750 Ton Produk Perdana

4. Posisi jabatan komisaris perusahaan negara yang diisi sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar

Ombudsman Temukan Indikasi 397 Komisaris BUMN Rangkap JabatanArya Sinulingga (IDN Times/Auriga Agustina)

Menanggapi isu yang disampaikan Ombudsman, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, posisi komisaris perusahaan negara yang diisi sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar.

"Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya di posisi komisaris BUMN, maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan itu," ujar Arya dikutip dari Antara, Minggu (28/6).

Menurut Arya, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN berhak menempatkan orangnya dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan. "Jadi sangat wajar kalau dari kementerian atau lembaga juga yang menempati posisi komisaris, yang mewakili kepentingan pemegang saham ya dari pemerintah."

"Itu logika umum, dimana-mana juga pastinya harus ada mewakili, kalau nggak siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah itu kalau bukan dari unsur pemerintah," tambahnya.

Larangan rangkap jabatan bagi PNS, menurut Arya, adalah larangan untuk menjabat satu jabatan strukrural dengan jabatan struktural lainnya dan atau dengan jabatan fungsional dan pada kementerian atau embaga bukan jabatan di BUMN, serta larangan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

"Sesuai regulasi maka Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi bukan termasuk jabatan yang masuk dalam kriteria jabatan struktural, dan atau jabatan fungsional dari Pegawai Negeri Sipil," papar dia.

Baca Juga: Cara Bebenah Diri Ala BUMN dan Swasta Menghadapi Pandemik COVID-19

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya