Comscore Tracker

Pengusaha Logistik Turut Desak Pemerintah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pilih pendapatan tertunda daripada COVID-19 semakin menyebar

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) turut bersuara dan meminta kepada pemerintah agar memunda Pilkada serentak 2020. Pengusaha logis mengaku masih khawatir terhadap ancaman COVID-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI, Akbar Djohan menyatakan, penundaan Pilkada Serentak 2020 karena pandemik COVID-19 bukan sebagai bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Ia bahkan menilai, pemerintah harusnya tanggap melindungi rakyat dari penularan COVID-19 dengan menunda pilkada serentak.

“Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi Covid-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka walaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada 2020) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi,” ujar Akbar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga: Alasan COVID-19, Target Penduduk Miskin Palembang Jadi 11,2 Persen

1. ALFI prioritaskan setop COVID-19 meski pendapatan bakal terhambat

Pengusaha Logistik Turut Desak Pemerintah Minta Pilkada 2020 DitundaBongkar muat logistik kereta barang di Stasiun Prujakan Cirebon. (Dok. Humas Daop 3 Cirebon)

Akbar menyebut, pihaknya merelakan harus kehilangan potensi pendapatan jasa logistik. Ia menilai, jauh lebih urgent memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," katanya.

Baca Juga: Menhub Janji Distribusi Logistik Lewat Tol Laut selama Pandemik Aman

2. Sayangkan aturan KPU yang memperbolehkan menggelar konser

Pengusaha Logistik Turut Desak Pemerintah Minta Pilkada 2020 DitundaSterilisasi Kantor KPU Makassar. IDN Times/KPU Makassar

Akbar juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap rancangan aturan kampanye yang mengizinkan calon kepala daerah menggelar konser untuk kampanye pilkada. Walaupun ketentuan itu sudah tertuang di Undang-Undang dan peraturan KPU.

"Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena undang-undangnya masih sama. Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4000 kasus dalam sehari. Jadi mari kita tunda Pilkada demi kesehatan bersama," kata Direktur Utama PT Krakatau National Resources tersebut.

3. Harapan ALFI bertepuk sebelah tangan

Pengusaha Logistik Turut Desak Pemerintah Minta Pilkada 2020 DitundaRapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri (Dok. Kemendagri)

Apa yang disampaikan ALFI dan pihak lain tak digubris pemerintah. Sebab Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), beserta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sudah menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Pemerintahan bersama lembaga terkait memastikan pilkada serentak tetap mengedepankan penegakan disiplin, dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai, sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat secara daring, Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Istana Sampai KPU, Ini Pihak yang Ngotot Pilkada 2020 Tetap Digelar

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya