Comscore Tracker

Divonis Persaingan Usaha Tak Sehat, Grab Didenda Rp30 Miliar

Selain Grab, TPI juga didenda Rp19 miliar

Jakarta, IDN Times - PT Solusi Transportasi Indonesia sebagai operator Grab Indonesia dijatuhi sanksi sebesar Rp30 miliar, berdadsarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (2/7/2020).

Grab dianggap melanggar pasal 14 dan pasal 19 (d) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain Grab, ternyata KPPU juga memberikan sanksi kepada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebesar Rp 19 miliar.

"KPPU menilai bahwa perjanjian kerja sama penyediaan jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non TPI," kata Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie dalam siaran persnya, Kamis, 2 Juli 2020.

1. Rincian denda dan sanksi yang diterima GRAB dan TPI

Divonis Persaingan Usaha Tak Sehat, Grab Didenda Rp30 MiliarGrab Indonesia meluncurkan GrabProtect di Medan (Dok. IDN Times)

Dalam sidang, Grab dikenakan denda sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19 (d). Sedangkan TPI dikenakan denda Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal tersebut.

"Majelis Komisi juga memerintahkan agar para Terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap," kata Melanie.

Baca Juga: Grab PHK 360 Karyawan Termasuk di Indonesia

2. Penyebab Grab dan TPI didenda

Divonis Persaingan Usaha Tak Sehat, Grab Didenda Rp30 MiliarDok.IDN Times/Istimewa

Perkara nomor 13/KPPU-I/2019 ini berawal dari inisiatif KPPU dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), tying-in
(Pasal 15 ayat 2), dan praktik diskriminasi (Pasal 19 huruf d).

KPPU menduga beberapa pelanggaran persaingan usaha melalui order prioritas yang diberikan Grab (Terlapor I) kepada mitra pengemudi di bawah TPI (Terlapor II), yang diduga terkait rangkap jabatan antar kedua perusahaan tersebut.

"Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai bahwa telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya," ujar Melanie.

Praktik tersebut dinilai telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non TPI dan mitra individu.

3. Majelis minta KPPU evaluasi Kemenhub

Divonis Persaingan Usaha Tak Sehat, Grab Didenda Rp30 MiliarIDN Times / Auriga Agustina

Majelis Komisi yang merekomendasikan KPPU memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Serta kepada Kementerian UMKM dan Koperasi untuk mengadvokasi pengemudi yang tergolong UMKM, terkait pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus," kata Melanie.

4. Grab berencana banding vonis KPPU

Divonis Persaingan Usaha Tak Sehat, Grab Didenda Rp30 MiliarDok.IDN Times/Istimewa

Grab membantah telah melakukan pelanggaran aturan. Menurut Grab, pihaknya telah menyertakan argumentasi dan pembuktian yang kuat, serta didukung oleh saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan.

"Kami tidak melihat adanya aturan yang dilanggar atau pihak yang dirugikan dalam
kerja sama kami dengan PT TPI apalagi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat," kata Juru bicara Grab Indonesia melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Juru bicara Grab menjelaskan, kerja sama pihaknya dengan TPI dibentuk dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi semua mitra pengemudi. Menurutnya, kerja sama Grab dengan PT TPI untuk memfasilitasi akses sebagian mitra pengemudi ke layanan penyewaan mobil yang hemat biaya.

"Kami menyadari ada banyak mitra pengemudi yang ingin mendapatkan manfaat dari platform Grab untuk mendapatkan penghasilan yang jujur, tetapi tidak memiliki sarana berupa kendaraan, terlebih dapat memiliki mobil pribadi," kata juru bicara.

Dari hasil putusan KPPU itu, Grab berenca mengajukan banding "Kami akan terus berupaya untuk melindungi brand dan reputasi kami dari tuduhan tidak berdasar yang dibuat oleh KPPU," katanya.

Baca Juga: Penumpang/Pengemudi Grab Gak Pakai Masker, Order Boleh Dibatalkan!

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya