Awas, Menimbun Barang dan Makanan Bisa Dipenjara 7 Tahun!
Ilustrasi dari balik jeruji besi (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengimbau agar kamu tidak panic buying dalam membeli kebutuhan. Memborong barang secara berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan.
Padahal, penimbunan ini dilarang oleh negara. Mengutip Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia, kamu dapat diancam penjara maksimal 7 tahun atau denda hingga Rp100 miliar jika menimbun makanan. Ancaman itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).
Hal ini disampaikan mengingat ada lonjakan pembelian barang di sejumlah supermarket dan Minimarket di Jabodetabek usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengumumkan dua WNI positif virus corona COVID-19.
1. Isi larangan menimbun barang pada UU Pangan
IDN Times/Galih PersianaDalam UU Pangan Pasal 53 disebutkan bahwa pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Pasal 52 menjelaskan, "(1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah."
2. Ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp50 miliar
Ilustrasi uang. (IDN Times/Mela Hapsari)Aturan lain yang melarang penimbunan barang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
Editor’s picks
Pada pasal 107 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan sebagaimana terdapat Pasal 29 ayat 1 bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar.
Pasal 29 berisikan:
(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
3. Apa bedanya kedua undang-undang tersebut?
Ilustrasi (IDN Times/Mia Amalia)Dalam situs Setkab dijelaskan perbedaan dua ancaman sanksi tersebut. Pertama, dalam keadaan pelaku usaha Pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 133 UU Pangan.
Kedua, apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 107 UU Perdagangan.
"Diharapkan dengan adanya ancaman pidana ini para Pelaku Usaha tidak melakukan praktik penyimpanan atau penimbunan barang kebutuhan pokok," tulis Setkab.
Baca Juga: Setop Panik Virus Corona, Minimarket Punya Stok Makanan Cukup
Berita Terkini Lainnya
