Comscore Tracker

Sesuaikan Protokol Kesehatan, KPU Bikin Regulasi Pilkada Serentak 

Diharapkan PKPU tersebut akan selesai dalam waktu dekat

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membuat Peraturan KPU (PKPU) yang membahas pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik COVID-19, sesuai dengan protokol kesehatan.

Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, PKPU tersebut akan rampung dalam waktu dekat dan segera diajukan ke Kemenkumham, setelah melalui tahapan Focus Group Discussion (FGD) dan uji publik yang melibatkan banyak elemen masyarakat.

1. KPU berharap PKPU tersebut bisa diajukan pada 30 Juni

Sesuaikan Protokol Kesehatan, KPU Bikin Regulasi Pilkada Serentak IDN Times/Axel Jo Harianja

Hal tersebut disampaikan dia dalam diskusi daring bertema Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

"Konsultasi ke DPR dan pemerintah sudah dilakukan, kita harapkan 30 Juni kita ajukan ke Kemenkumham,” kata Pramono, Selasa (30/6).

Baca Juga: Ahli Epidemiologi Unsri Ungkap Fakta Palembang Masih Zona Merah

2. KPU akan batasi jumlah kampanye terbuka

Sesuaikan Protokol Kesehatan, KPU Bikin Regulasi Pilkada Serentak Ilustrasi partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Pramono juga menjelaskan, PKPU akan mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada berbasis protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi. Mulai dari verifikasi faktual paslon, kampanye, dan proses pemungutan suara, hingga perhitungan akhir hasil suara.

“Kita juga membatasi jumlah peserta kampanye, tidak melebihi 50 persen dari kapasitas ruangan. Lalu kehadiran pemilih (ke TPS), ke depan misalnya 1-100 orang pergi jam 07.00-08.00 WIB dan seterusnya,” ujarnya.

Baca Juga: Pilkada Ogan Ilir: Ilyas Kantongi Suara Golkar, Gerindra Usung Ovi  

3. KPU dorong paslon berkampanye melalui media daring

Sesuaikan Protokol Kesehatan, KPU Bikin Regulasi Pilkada Serentak Ilustrasi media sosial (Sukma Shakti/IDN Times)

KPU pun mendorong kampanye melalui sistem daring dengan menggunakan media sosial (medsos). Pihaknya akan melonggarkan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang selama ini penggunaanya dibatasi oleh KPU.

“Pada pandemik ini kita longgarkan, kita tambahkan. Beberapa riset mengenai efektivitas sosialiasi, spanduk menjadi media yang bagus untuk pasangan calon. Iklan di media massa yang boleh diproduksi oleh paslon, ke depan kita atur agar paslon punya peluang memasang iklan tapi tetap dengan batasan,” tuturnya.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Golkar Sumsel Prioritas Dukung Kader Petahana

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya