Comscore Tracker

KSPI Ingatkan Buruh Tentang Protokol Kesehatan Saat Mogok Nasional

Aksi Mogok Nasional dilakukan dengan dasar hukum yang jelas

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memastikan massa buruh kembali melakukan mogok nasional untuk menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

“Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir satu juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk mengikuti mogok nasional. Hari ini kami akan melanjutkan pemogokan tersebut,” kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima oleh IDN Times, Rabu (7/10/2020).

1. Aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis

KSPI Ingatkan Buruh Tentang Protokol Kesehatan Saat Mogok Nasional

Aksi mogok nasional oleh massa buruh di seluruh Indonesia, mendesak pemerintah dan DPR Indonesia membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab di dalam UU Omnibus Law itu terdapat persoalan mendasar, yakni pengurangan pesangon, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, atau UMSK dihilangkan.

Lalu, ada syarat khusus untuk penetapan UMK, hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan maupun pensiun karena penerapan kontrak dan sistem outsourcing.

Said Iqbal memastikan, aksi mogok nasional buruh akan berjalan tertib, damai, dan tidak anarkis. Namun KSPI tetap mengimbau agar massa mengutamakan kesehatan dengan protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga: Oknum Pedemo Tolak UU Cipta Kerja di Palembang Bawa Molotov dan Sajam

2. KSPI tolak aksi mogok nasional disebut ilegal

KSPI Ingatkan Buruh Tentang Protokol Kesehatan Saat Mogok Nasional

Said Iqbal membantah jika aksi mogok nasional oleh massa buruh merupakan ilegal. Menurutnya, pemogokan dilakukan sebagai bentuk protes kaum buruh karena pengesahan UU Cipta Kerja.

Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” ujar Presiden KSPI tersebut.

3. Aksi mogok nasional dilakukan di berbagai daerah

KSPI Ingatkan Buruh Tentang Protokol Kesehatan Saat Mogok Nasional

Berdasarkan catatan KSPI, aksi mogok nasional kemarin dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Cianjur.

Aksi mogok nasional hari ini juga akan di lakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Ciptaker Bikin Pesangon PHK Sebagian Dibayar Buruh? Ini Kata Kemenaker

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya