Nakes Palembang Belum Terima Insentif, APD Pun Masih Beli Sendiri
Ilustrasi rapid test (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanggulangan COVID-19, Doni Monardo mengaku telah memproses insentif bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Namun dari pengakuan di lapangan, belum satupun yang sudah menerima "bonus" tersebut.
Padahal dalam surat keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) RI nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, pemerintah akan memberi insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien terjangkit virus corona.
Seperti yang dialami seorang dokter yang bertugas di rumah sakit rujukan COVID-19 di Palembang. Menurut LA, dirinya dan rekan-rekan tak lagi memikirkan insentif. Jauh dari harapan, bahkan mereka harus merogoh kocek sendiri untuk melengkapi alat pelindung diri (APD).
"Gak ada insentif, ikhlas lillahitaala yang penting ga sakit saja sudah bersyukur. APD saja beli sendiri, karena yang dapet dari RS gak cukup. Menerima APD lengkap berstandar saja lebih dari cukup untuk kami," ujar LA, dokter spesialis penyakit dalam kepada IDN Times, Kamis (28/5).
Baca Juga: Begini Alur Pengajuan Insentif Bagi Nakes di Sumsel
1. Fokus pada penanganan pasien
Ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Menurutnya, membahas soal insentif dari pemerintah yang tak kunjung datang membuat beberapa para medis sensitif. Bagi mereka yang terpenting sekarang adalah merawat dan menyelamatkan nyawa pasien. Perihal bonus maupun tunjangan, bakal jadi urusan selanjutnya.
"Kalau mikir duit entar sakit kepala, mending ikhlas saja. Kita ini PNS, sudah terima gaji PNS ya sudah, namanya juga kerja," kata dia.
Baca Juga: Hasil Tes Pasar Kebon Semai Sekip, 3 Orang Reaktif Rapid COVID-19
2. Nakes masih harus beli APD dari uang pribadi
Polyclinic jakabaring palembang tempat pasien tes swab (IDN Times/Feny Maulia Agustin)LA dan beberapa rekannya tak terlalu berharap insentif dari pemerintah. Sebab untuk APD saja, rumah sakit tempatnya bekerja masih kekurangan. Ia dan beberapa orang yang menangani pasien terkait COVID-19 masih harus mengeluarkan uang pribadi.
Ia mengungkapkan, rumah sakit masih kekurangan stok APD. Meski tempatnya menjadi rujukan pasien COVID-19.
3. Setelah verifikasi baru diajukan ke Menkes
Dok. Humas JabarPlt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, dokter Ayus Astoni, mengakui belum ada kucuran insentif dari pemerintah pusat kepada nakes di Palembang. Namun pihaknya telah mengajukan daftar penerima ke Menkes melalui Dinkes Provinsi untuk proses verifikasi.
"Kalau sudah terverifikasi segera diteruskan ke Kemenkes untuk dibayarkan. Informasi lebih jelas bisa langsung ke Kabid Sumber Daya yang mengurusnya," tambah dia.
4. Sebut data nakes bara akan diusulkan
Ilustrasi pasien tes swab (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Palembang, Sri Yulianingsih melanjutkan, sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan daftar tenaga medis yang berhak mendapatkan insentif sesuai kurat keputusan menteri.
"Kriterianya sesuai SK, nama yang akan diusulkan baru mau kita kumpulkan dari kota ke provinsi, karena surat baru terbit tanggal 27 April lalu," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi, memastikan proses pemberian insentif tenaga medis COVID-19 dengan membentuk tim verifikasi. Nama-nama tenaga medis yang berhak mendapatkan insentif, diajukan oleh pemerintah daerah.
Pihak Kemenkes akan memproses usulan-usulan yang telah menerbitkan landasan hukum pemberian insentif, melakukan verifikasi, dan mengeluarkan uang insentif kepada nakes.
Baca Juga: [WANSUS] Warga Pegang Kendali Kesuksesan PSBB Palembang & Prabumulih
