Comscore Tracker

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan 

Kemenang beri opsi pengembalian dana setoran pelunasan

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2020. Pembatalan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar di program haji reguler, maupun haji khusus.

Lalu bagaimana nasib setoran dana yang sudah dilunasi jemaah haji? Begini penjelasan dari Kemenag RI.

1. Rincian jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan Ilustrasi Jemaah Haji (Dok. Kemenag)

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kemenang, Nizar mengatakan, dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tercatat ada 198.765 jemaah reguler yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441 H/2020 Masehi.

Jumlah ini tersebar di 13 embarkasi. Mulai dari Aceh sebanyak 4.187 jemaah, Balikpapan 5.639 jemaah, Banjarmasin 5.495 jemaah, Batam 11.707 jemaah, Jakarta-Bekasi 37.877 jemaah, Jakarta-PondokGede 23.529 jemaah, Lombok 4.505 jemaah, Makassar 15.822 jemaah, Medan 8.132 jemaah, Padang 6.215 jemaah, Palembang 7.884 jemaah, Solo 32.940 jemaah, dan Surabaya 34.833 jemaah.

Baca Juga: 7.012 CJH Sumsel Batal Berangkat, Tour Travel Ikut Terdampak

2. Embarkasi Makassar paling tinggi dana setoran haji

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan Jemaah haji Indonesia pada musim haji 1440H. Dok. Kemenag

Nizar mengungkapkan, besaran dana setoran pelunasan yang mereka bayarkan beragam sesuai embarkasi keberangkatan. Bipih terendah berasal dari Embarkasi Aceh sebesar Rp31.454.602 dan tertinggi dari Embarkasi Makassar Rp38.352.602.

"Jika setoran awal jemaah haji adalah Rp25juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang Rp6.454,602 sampai Rp13.352.602," ujarnya.

3. Setoran pelunasan ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan Ilustrasi jemaah haji Indonesia (IDN Times/Istimewa)

Dana setoran pelunasan jemaah haji 1441 H akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan Bipih 1441 H ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH.

“Sesuai KMA nomor 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji, paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 H atau tahun 2021,” tegas Nizar.

4. Jemaah haji 2020 bisa meminta pengembalian dana setoran

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan IDN Times/Istimewa

Kemenag membuka opsi lain bagi jemaah haji 1441 H/2020 M. Mereka yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini, dapat meminta kembali dana setoran pelunasan Bipih.

Namun yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan, bukan dana setoran awal. Jika jemaah menarik dana setoran awal, berarti yang bersangkutan dianggap telah membatalkan rencana mendaftarkan haji.

Nizar menjelaskan, permohonan pengembalian dana pelunasan disampaikan melalui kantor Kemenag di masing-masing daerah tempat mendaftar. Kantor Kemenag akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, lalu diproses ke BPKH.

“BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS), agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji,” tuturnya.

5. Kemenag tidak kelola dana haji

Begini Nasib Dana Setoran Jemaah Setelah Haji 2020 Dibatalkan Dok.Kemenkes

Nizar mengungkapkan, sejak 2018 Kemenag sudah menyerahkan pengelolaan dana haji kepada BPKH. Demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 pada 13 Februari 2018 silam, yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Saat itu (Februari 2018), tercatat dana haji mencapai Rp103 triliun. Sejak itu juga semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 triliun,” kata Nizar.

Nizar memastikan Kemenag sudah tak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apa pun.

Baca Juga: DPR Nilai Menag Melanggar Undang-undang karena Batalkan Ibadah Haji

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya