Cerita di Balik Layar Menteri Erick Bersih-Bersih BUMN 

2. Erick akui tak mudah membuat banyak gebrakan dalam waktu tiga bulan

IDN Times/Kevin Handoko

Erick kembali mengenang awal mula ia ditunjuk oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Menteri BUMN. Ia membuat ada lima prioritas dalam lima tahun ke depan. Prioritas pertama, bagaimana perusahaan-perusahaan di BUMN dapat menyeimbangkan bisnis dan tanggung jawab sosial. 

"Saya akan memetakan BUMN mana yang nantinya akan fokus ke bisnis, mana BUMN yang punya tanggung jawab sosial lebih banyak dan mana BUMN yang fokusnya seimbang antara bisnis dengan sosial," tutur dia. 

Kedua, bagaimana BUMN harus berani melakukan perubahan, baik dari segi bisnis, ekosistem, dan kemitraan. Ia menggaris bawahi apabila ada perusahaan yang performanya setengah-setengah lebih baik perusahaan tersebut dimerger atau dilikuidasi. 

Ketiga, Erick ingin BUMN dapat menjadi pemain yang mendobrak keterbatasan di era teknologi. Keempat, bagaimana nilai good corporate governance (GCG) dapat dimaksimalkan dengan baik, khususnya di lingkungan BUMN. Ia mengambil contoh GCG dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. 

Kelima, Erick menilai harus ada peningkatan kualitas SDM di Kementerian BUMN. Tujuannya, agar jangan sampai kalah saing dengan perusahaan lain. Dengan begitu diharapkan stigma negatif di masyarakat mengenai perusahaan pelat merah bisa dicegah. 

Soal apakah lima prioritas itu akan berlanjut atau tidak, maka hal tersebut tergantung kepada kebijakan Menteri BUMN di periode selanjutnya. Namun, ia dan timnya sudah sepakat bahwa mereka harus dapat memberikan yang terbaik bagi Indonesia. 

3. Erick juga menerapkan kebijakan empati program bersih-bersih BUMN

IDN Times/Kevin Handoko

Hal lain yang juga penting dan disorot oleh Erick yakni mengenai kebijakan empati bagi petinggi BUMN. Hal itu dimulai dengan menerapkan larangan bagi petinggi BUMN yang rugi melakukan perjalanan dinas dengan duduk di kelas first class. Padahahl, BUMN yang dipimpinnya tengah merugi. 

"Kebayang gak misalkan Pak Arifin (Menteri ESDM) naik pesawat, Beliau duduk di business class, tiba-tiba Dirut Inalum (malah duduk) di first class? Padahal, kebijakan yang harus diambil jauh lebih besar daripada di PT Inalum," tutur Erick heran. 

Hal-hal seperti itu lah yang diharapkan para petinggi BUMN bisa lebih berempati. 

"Teman-teman BUMN saya rasa bisa mengerti lah," katanya lagi.

4. Erick akui tidak mudah mencari figur pemimpin BUMN. Apalagi jumlah BUMN mencapai 142

IDN Times/Kevin Handoko

Erick mengakui kewenangannya sebagai menteri untuk mengawasi lebih dari 140 BUMN sangat berat. Terlebih harus ia sendiri yang melakukannya. 

Erick berharap ke depan ia memiliki kewenangan untuk melakukan likuidasi atau merger BUMN yang dinilai tidak memberikan keuntungan. 

"Tapi, untuk itu, kami masih menunggu peraturan yang akan diputus oleh Menteri Keuangan dan presiden," ujar Erick. 

Untuk bisa memantau itu semua, Erick menaruh 8-12 individu di jajaran direksi. Selain itu, mereka memiliki rapat untuk meninjau perkembangan mereka yang pertama. 

Oleh sebab itu, Erick tak mau keliru dalam menaruh para pimpinan BUMN. Bahkan, Erick tak segan meletakan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komisaris utama. 

"Contoh, di BTN, komutnya kan sekarang Pak Chandra Hamzah. Kenapa? Dulu dia bekas (pimpinan) KPK. Mengapa diletakan di BTN? Karena ada kasus penyelewenangan yang harus diperbaiki, apalagi ke depan BTN diharapkan ada program legacy yakni bisa membangun satu juta rumah bagi millennial," katanya lagi. 

Sistem yang digunakan, Erick melanjutkan, bisa 20, 30, atau 40 tahun. Di sanalah ia mengaku butuh direksi yang berpengalaman. Maka, ia menjatuhkan pilihan ke Pahala N. Mansury sebagai Direktur BTN. 

"Ia berpengalaman dan bankers yang bagus," tutur dia. 

Di Pertamina, ia melihat ada dua pemimpin perempuan. Mereka duduk sebagai CEO, Nicke Widyawati dan Direktur Keuangan, Emma Sri Martini. 

"Tapi, kita juga perlu komisaris yang bisa melindungi mereka dan mendobrak. Maka di situ lah peran Pak Ahok masuk," katanya. 

Ia meminta publik tidak melihat kebijakan ini secara politis. Sebab, ini semua disusun berdasarkan kebutuhan BUMN yang bersangkutan. 

Untuk PLN, Erick menempatkan Amien Sunaryadi sebagai komisaris utama. Amien dulu juga salah satu pimpinan KPK. Bahkan, ia pernah duduk sebagai Kepala SKK Migas. 

"Ini bukan kampanye ya, tapi beginilah realita mencari figur yang tepat," kata dia. 

5. Erick menjamin pemilihan pimpinan BUMN tidak didasari faktor KKN tapi objektivitas

IDN Times/Kevin Handoko

Erick mengatakan pemilihan pimpinan di BUMN bukan dilandasi faktor KKN. Ia mendasari berdasarkan penilaian yang objektif. Sebab, bila pemilihan figur pimpinan BUMN berdasarkan hubungan pertemanan, maka hasil akhirnya sudah tak lagi objektif.

"Jadi, bukan karena dia teman atau sahabat saya," kata Erick. 

Ketika orang-orang itu sudah dipilih, maka mereka harus diberi kesempatan dan harus dievaluasi apakah sudah mencapai target. 

"Saya tidak pernah menilai ini jelek, tetapi bagaimana sesuatu itu harus diimprove atau  figur-figur itu bisa upgrade hal-hal tesebut," ujarnya. 

6. Erick akui dalam proses bersih-bersih BUMN, ia kerap mendapat ancaman

IDN Times/Kevin Handoko

Ketika ditanya apakah ia pernah menerima ancaman selama proses bersih-bersih BUMN, Erick tak menampik memang ada. Khususnya ketika ia membuka peluang dugaan pelanggaran hukum di Asabri dan Jiwasraya boleh diproses. 

"Tapi ya sudah lah ya. Kita lillahi Ta’alla saja. Ketika diberi kepercayaan, amanah seperti ini, kita tinggal jalankan saja yang terbaik," ujarnya. 

Gimana, kalian terinspirasi dengan gaya kepemimpinan Erick?

Baca Juga: Erick Thohir Menjawab Sengketa BUMN dengan Perusahaan Keluarganya