Comscore Tracker

Kemendagri Tolak Keras Rencana Konser Musik untuk Kampanye Pilkada

Di tengah pandemik begini, lebih baik konser virtual saja

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak keras rencana pemberian izin konser musik untuk kampanye Pilkada Serentak 2020. Sebab sedari awal sejak pandemik COVID-19, pemerintah tak setuju dengan kegiatan yang memunculkan kerumunan.

"Yang jelas kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dikutip dari Antara, Jumat (18/9/2020).

1. Konser musik virtual masih diperbolehkan

Kemendagri Tolak Keras Rencana Konser Musik untuk Kampanye PilkadaGibran Rakabuming Raka naik sepeda othel untuk mendaftar ke KPU Solo, Jumat (4/9/20). IDNTimes/Larasati Rey

Konser musik memang menjadi acara yang akrab dengan kampanye saat pilkada. Namun Bahtiar menegaskan, Kemendagri tetap menolak pelaksanaan konser saat kampanye saat pandemik COVID-19. Kemendagri kata Bahtiar tak melarang jika konser untuk kampanye dilaksanakan secara virtual.

"Segala bentuk konser musik kita tolak, seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup, kan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

Baca Juga: Awas Klaster Baru! Satgas Minta Konser Kampanye Pilkada Virtual Saja

2.PKPU memperbolehkan konser musik dengan pembatasan

Kemendagri Tolak Keras Rencana Konser Musik untuk Kampanye PilkadaPasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi - David Chalik (IDN Times/Andri NH)

Penolakan Kemendagri terkait konser musik untuk kampanye pilkada muncul setelah KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2020 pada pasal 63, mengatur kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 huruf g dalam PKPU tersebut menjelaskan, kegiatan lain tidak melanggar itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.

Kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial. Namun, kegiatan lain pada aturan lanjutan diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta paling banyak 100 orang.

3. Kampanye pilkada harus berkoordinasi dengan Pemda setempat

Kemendagri Tolak Keras Rencana Konser Musik untuk Kampanye PilkadaKegiatan pembagian masker serta mengampanyekan protokol kesehatan jelang Pilkada 2020, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/9/2020) (ANTARA FOTO/Fianda Sjofjan Rassat)

Untuk kegiatan kampanye itu, penyelenggara diwajibkan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

"Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan Pilkada ini kan masih Undang-undang 10 tahun 2016," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Baca Juga: Kemendagri Tegur 55 Daerah Belum Ada Perkada Protokol Kesehatan

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya