Comscore Tracker

Mahasiswa Cari Mendikbud Viral, Kritik Kuliah Online dan UKT

Tagar #NadiemManaMahasiswaMerana berseliweran di Twitter

Jakarta, IDN Times - Setelah tanda pagar (tagar) #MendikbudDicariMahasiswa ramai berseliweran di media sosial Twitter, kini #NadiemManaMahasiswaMerana berlanjut viral.

Seruan aksi media yang diinisiasi oleh akun Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan akun organisasi mahasiswa lain, mengkritisi metode pembelajaran daring hingga permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah pandemik COVID-19.

Menurut pengamat pendidikan, Darmaningtyas, metode pembelajaran daring tidak bisa menjadi hal yang utama. Dia mencontohkan, hanya pembelajaran tertentu yang bisa menggunakan metode tersebut seperti ilmu pengetahuan sosial, hukum maupun sastra.

"Tapi kalau pelajaran eksakta yang menjelaskan rumus-rumus, itu agak susah. Karena mesti mahasiswa dan dosen itu berhadap-hadapan. Dan dosennya gak tahu mahasiswanya memperhatikan atau gak," katanya kepada IDN Times lewat sambungan telepon, Selasa (2/6) malam.

1. Tak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil

Mahasiswa Cari Mendikbud Viral, Kritik Kuliah Online dan UKTIlustrasi Kuliah Daring menggunakan aplikasi Zoom (Dok. IDN Times)

Darmaningtyas menjelaskan, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet yang stabil. Belajar daring pun terganggu karena masakah itu.

"Saya kira, bukan sesuatu yang mengherankan kalau pembelajaran online itu bermasalah. Karena dia fungsinya seperti hanya pelengkap saja, pelengkap dari pelajaran yang tatap muka," ujar Darmaningtyas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta mendorong kampus mengembangkan aplikasi mandirk yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Artinya, kalau Jakarta kan punya banyak pilihan aplikasi, gak ada masalah. Tapi kalau di luar yang jaringan internetnya jelek, mungkin bisa cari aplikasi yang paling tepat untuk wilayahnya," katanya.

Darmaningtyas berpendapat, UKT seharusnya dikurangi jika pembelajaran tatap muka tidak diberlakukan. Memang ia tak memungkiri, kampus harus mengeluarkan biaya pemeliharaan, listrik, dan sebagainya. Akan tetapi, biaya itu bisa ditutup meggunakan bantuan operasional pendidikan dari pemerintah.

"Kalau mahasiswa negeri kan memang dosennya sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi mestinya ya logikanya UKT turun. Saya kira tuntutan mahasiswa itu sangat wajar. Kemendikbud harus memperjuangkan. Kalau perlu, bebasin SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) selama pandemik ini," sambungnya.

Baca Juga: BEM-SI Kembali Layangkan Surat Terbuka Tantang Nadiem Makarim Audiensi

2. Tidak semua perguruan tinggi siap menjalankan pembelajaran daring

Mahasiswa Cari Mendikbud Viral, Kritik Kuliah Online dan UKTBelajar dari rumah (Dok. IDN Times Sumut/Istimewa)

Pengamat dari Komnas Pendidikan, Andreas Tambah mengatakan, pembelajaran daring memang terbilang baru di Indonesia. Akan tetapi, beberapa perguruan tinggi yang dinilai sudah mapan, sudah menjalankan metode terebut.

Metode pembelajaran daring, kata Andras, secara umum masih dianggap asing bagi perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Bahkan, banyak dosen yang sebenarnya masih gagap teknologi (gaptek). "Fasilitasnya belum mendukung ya di rumah. Sebatas mungkin menggunakan fasilitas kantor atau perguruan tinggi," ujarnya.

"Terus mahasiswanya itu sendiri, apakah semua mahasiswa bisa mengakses itu, apakah mahasiswa juga punya fasilitas itu? Tidak juga, banyak perguruan tinggi yang mungkin levelnya ke bawah," katanya menambahkan.

3. Mendikbud harus tahu yang dibutuhkan perguruan tinggi

Mahasiswa Cari Mendikbud Viral, Kritik Kuliah Online dan UKTMendikbud Nadiem Makarim dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Andreas menilai, Mendikbud harus mengetahui apakah fasilitas yang dibutuhkan setiap universitas sudah terpenuhi. Salah satunya terkait jaringan internet.

"Ini bukan hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga mulai dari SD. Nah, itu bisa menggunakan anggaran pembangunan desa kalau di desa. Sehingga, fasilitas internet, fasilitas pendidikan gak boleh berhenti," jelasnya.

Mendikbud juga diminta berdialog dengan pihak Universitas yang sudah mapan, menengah, mau pun tingkat yang paling bawah. Hal ini akan mendorong pemerintah mengetahui apa saja hal-hal yang dibutuhkan setiap perguruan tinggi.

"Apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu memang sebuah realita yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri. Karena, yang dirasakan oleh mahasiswa, daring ini tugasnya malah makin banyak," katanya.

Terkait UKT, beberapa perguruan tinggi sudah mengembalikan UKT terhitung dari bulan Maret hingga Juni 2020. Andreas mengatakan, hingga saat ini, dia belum mendapatkan laporan apakah ada perguruan tinggi yang tidak membebaskan biaya UKT. Namun jika ada, seharusnya UKT dikembalikan atau ada relaksasi.

"Karena sekarang ini secara ekonomi itu dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang tua yang pendapatannya turun drastis. Banyak yang dirumahkan, banyak yang cuma digaji separuh. Memang harus ada pengurangan-pengurangan biaya atau harus ada subsidi," jelas Andreas.

Baca Juga: Heboh Tagar Mendikbud Dicari Mahasiswa Trending di Twitter, Ada Apa?

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya